Lokasi saat ini:BetFoodie Lidah Indonesia > Tempat Makan
PBB terima laporan adanya kekerasan seksual di El Fasher, Sudan
BetFoodie Lidah Indonesia2025-11-09 17:49:47【Tempat Makan】134 orang sudah membaca
PerkenalanKantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/

PBB (ANTARA) - Lebih dari sepekan setelah pengambilalihan Kota El Fasher di Sudan oleh Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF), eksekusi singkat dan kekerasan seksual terhadap warga sipil dilaporkan terus berlanjut, kata petugas kemanusiaan PBB pada Senin (3/11).
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengangakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima laporan yang dapat dipercaya tentang kejahatan terhadap warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, dari dalam ibu kota negara bagian Darfur Utara yang diblokade.
"Ratusan warga sipil, termasuk pekerja kemanusiaan, dilaporkan tewas, sementara banyak yang masih terjebak di dalam kota dengan sedikit atau tanpa komunikasi dengan dunia luar," kata OCHA sebagaimana warta Xinhua.
"Pengiriman bantuan yang menyelamatkan jiwa masih diblokir oleh RSF, bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional untuk memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut secara cepat dan tanpa hambatan."
Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration/IOM) melaporkan bahwa hampir 71.000 orang telah meninggalkan El Fasher dan daerah sekitarnya sejak jatuhnya kota itu pada 26 Oktober, sebagian besar ke kamp-kamp yang penuh sesak di Kota Tawila, 40 kilometer jauhnya, sementara banyak pengungsi yang baru datang melaporkan pembunuhan, penculikan, dan kekerasan seksual di sepanjang jalan.
Kondisi di Tawila sangat memprihatinkan. Banyak keluarga yang terpaksa tinggal di tempat terbuka atau di tempat penampungan sementara, persediaan makanan menipis, dan air bersih langka, kata OCHA. "PBB dan mitranya menyediakan bantuan darurat, termasuk makanan sehari-hari, layanan kesehatan, air, sanitasi, nutrisi, dan dukungan psikososial, tapi upaya ini hanya memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan yang ada mengingat keterbatasan dana."
Kekerasan di wilayah Kordofan juga meningkat tajam, memicu pengungsian besar-besaran dan penderitaan warga sipil, kata kantor tersebut, seraya mencatat bahwa pelanggaran berat, termasuk dugaan eksekusi cepat terhadap warga sipil, telah dilaporkan di wilayah Bara, Kordofan Utara.
IOM menyangakan bahwa antara 26 hingga 31 Oktober, sekitar 37.000 orang mengungsi dari Bara, Um Rawaba, dan desa-desa sekitarnya. Warga sipil menghadapi peningkatan kengakamanan, kekurangan pangan, dan kerusakan infrastruktur dasar.
Dengan hanya dua bulan tersisa di tahun ini, rencana bantuan kemanusiaan 2025 untuk Sudan hanya didanai sebesar 28 persen, dengan 1,17 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.625) yang diterima dari 4,16 miliar dolar AS yang dibutuhkan, kata OCHA, yang menyerukan pendanaan mendesak dan fleksibel untuk mendukung jutaan orang yang terjebak dalam konflik Sudan.
Suka(1726)
Artikel Terkait
- Keragaman ide di Demoday FSI tunjukan potensi kuliner Indonesia
- Prabowo: Indonesia
- Kementerian UMKM sebut realisasi KUR sektor produksi capai 70 persen
- Konsumsi domestik naik, laba Unilever tumbuh menjadi Rp3,33 triliun
- Mencipta karya bermakna tanpa menghamba pada algoritma
- Ombudsman RI ungkap temuan pelaksanaan Program MBG di Ambon
- Gubernur Sumut: 81 siswa SMP di Toba diduga keracunan MBG telah sehat
- Bupati Gowa tawarkan pasokan bahan pokok Perseroda ke SPPG
- Kiat menghindari penyakit semasa banjir
- Menggeser pusat gravitasi ekonomi Indonesia
Resep Populer
Rekomendasi

CKG, cahaya harapan dari negara untuk masa senja berjaya

Pemkot Banjarmasin: Puluhan siswa alami mual sebelum MBG dibagikan

Anggota DPRD Jabar: Pengawasan Program MBG harus diperketat

Sekjen ARUN harap dapur MBG bisa jadi pusat pembelajaran gizi seimbang

Keracunan menu MBG, Jakbar periksa keterlibatan produk UMKM

Kasus DBD di Jakbar jadi yang tertinggi di DKI

Satu oknum Polda Bali ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPO

Kemenkes edukasi warga Manokwari soal sistem rujukan kesehatan